Rencana Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran menjadikan program Polisi RW secara nasional dinilai terlalu bombastis dan tidak realistis. Penerapan program tersebut dianggap bisa makin membebani anggaran negara.
Awal pekan ini, Fadil meluncurkan program Polisi RW untuk bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ia mengatakan program Polisi RW diadakan untuk mengatasi permasalahan keamanan yang berpotensi muncul dari basis komunitas terendah, yakni lingkungan rukun warga (RW).

Polisi RW akan ditempatkan di setiap wilayah dan diharapkan dapat mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat.

"Sebenarnya Polisi RW itu tugasnya adalah bagaimana mewujudkan RW yang sejuk dan aman dengan security assessment, polisi akan lakukan itu dengan ketua RW setempat dan elemen masyarakat," kata Fadil, Senin (15/5).

Selain itu, kata dia, program Polisi RW sekaligus untuk mewujudkan polisi sebagai pengayom bagi masyarakat. Menurutnya, Polisi RW juga perlu memahami permasalahan masyarakat di tingkat RW mulai dari soal ekonomi masyarakat hingga kasus stunting.

"Bukan mengutamakan penegakan hukum, tapi mencegah itu lebih murah, lebih efektif. Kalau RW aman, kelurahan aman, dan seterusnya juga bakal aman," katanya.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai rencana program Polisi RW untuk diterapkan hingga tingkat nasional terlalu bombastis dan tidak realistis.

Pembentukan program itu berkaitan dengan peningkatan jumlah personel. Menurutnya, anggaran negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan peningkatan personel kepolisian terus menerus.

"Tidak realistis bila melihat anggaran negara yang sudah sangat besar untuk kepolisian," kata Bambang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (17/5).

Bambang pesimis program itu bisa terlaksana. Ia mengatakan program sebelumnya yang menjadi prioritas, yakni satu desa satu bhabinkamtibmas hingga kini sulit terealisasi.

"Satu desa satu bhabinkamtibmas sampai sekarang belum terpenuhi, apalagi untuk memenuhi satu RW satu polisi," katanya.

Ia berpendapat sebelum merencanakan program, Fadil Imran sebaiknya keliling terlebih dahulu ke berbagai polsek di daerah-daerah terpencil.

Fadil, kata Bambang, seharusnya tidak menjadikan kondisi di Polda Metro Jaya sebagai landasan program nasional.

"Polisi RW itu bisa saja efektif bila dilakukan di perkotaan dengan rasio penduduk yang sangat tinggi. Tapi untuk jadi program nasional masih akan sulit," katanya.

Menurutnya, Fadil lebih baik mengoptimalkan program pemolisian komunitas (community of policing) atau pemolisian masyarakat serta meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas.

"Kabaharkam lebih baik membuat program-program yang lebih membumi, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini maupun membuat pondasi yang kuat terkait pembangunan partisipasi publik di bidang keamanan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai program Polisi RW bisa jadi solusi agar kehadiran polisi sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat terlaksana dengan baik.

Menurutnya, rasio ideal untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut yaitu 1:400. Artinya, ada satu personel untuk tiap 400 warga. Namun, kata dia, rasio saat ini yaitu 1:1.300.

"Dengan rasio sekarang 1:1.300, maka linyanyom belum dapat dicover dengan baik," kata Sugeng.

Namun, Sugeng menegaskan konsep Polisi RW akan berimplikasi pada tambahan anggaran kepolisian. Sebab, dibutuhkan lebih banyak personel serta peningkatan profesionalisme.

"Konsep ini membutuhkan penambahan personel yang berimplikasi pada anggaran dan juga peningkatan profesionalisme, agar keberadaan polisi di tengah masyarakat efektif dan diterima masyarakat," katanya.

Ia berpendapat wacana ini bisa direalisasikan secara bertahap, sehingga penambahan personel dan anggaran Polri juga dilakukan bertahap. Namun, kata Sugeng, apakah personel yang ada saat ini mau dibebani dengan kerja tambahan.

"Bisa diakali dengan personel yang ada, tanpa penambahan personel, tetapi beban kerja makin berat. Nah, apakah akan rela anggota Polri tambah beban kerja? Kemudian secara bertahap ada penambahan personel dan tambahan anggaran," ucap dia.