Pemerintah resmi menetapkan Idul Adha atau 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada 29 Juni 2023. Hal itu berdasarkan keputusan sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag).
Pengumuman mengenai keputusan hasil sidang isbat Idul Adha 1444 H disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama, Minggu (18/6/2023). Hadir dalam sidang isbat itu perwakilan MUI, organisasi Islam, Komisi VIII DPR hingga duta besar negara sahabat.
Tim Kemenag sebelumnya memaparkan posisi hilal dari seluruh wilayah Indonesia untuk menentukan awal Zulhijah 1444 H. Kemenag mengatakan posisi hilal di Indonesia pada saat Magrib hari ini masih berada di bawah kriteria baru MABIMS
"Di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal pada 29 Zulqaidah 1444 H sudah berada di atas ufuk. Namun demikian, masih berada di bawah kriteria imkanur rukyat MABIMS," kata Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia/Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Ahmad Izzudin dalam pemaparannya, Minggu (18/6).

Izzudin menyebut kriteria baru MABIMS menetapkan secara astronomis, hilal dapat teramati bila bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Sementara menurut Izzudin, pada saat Magrib 18 Juni 2023, posisi bulan di Indonesia tingginya 0 derajat 20 sampai 2 derajat 36 menit, dengan sudut elongasi antara 4 derajat 40 menit sampai dengan 4 derajat 94 menit.

"Melihat data tersebut, maka pada hari Ahad, 18 Juni 2023 di seluruh wilayah Indonesia, menurut kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS secara teori diprediksi tidak dapat teramati," tutur Izzudin.

Keputusan berbeda dengan waktu Idul Adha Muhammadiyah. PP Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada 28 Juni 2023. PP Muhammadiyah juga telah mengusulkan kepada pemerintah soal libur pada 28 Juni
Jajaran pemerintah sudah membahas usulan libur dua hari yang disampaikan Muhammadiyah. Saat ini para menteri masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut pengumuman soal libur Idul Adha 2023 akan dilakukan Senin (19/6). Dia akan mengumumkan itu usai pembahasan di tingkat menteri tuntas.

"Mudah-mudahan Senin (19/6) sudah ada pengumuman," ujarnya kepada awak media saat menghadiri acara Blitar Jadoel, Sabtu (17/6).

Serba-serbi usai pemerintah umumkan Idul Adha 29 Juni, simak di halaman berikut
00:01
"Bahwa jika pada hari ini ataupun ke depannya ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan Idul Adha kami berharap tidak ada yang menonjolkan perbedaan," kata Zainut dalam konferensi pers hasil sidang isbat di Jakarta, Minggu (18/6/2023)
Zainut menegaskan perbedaan yang terjadi bukan untuk saling mencaci. Akan tetapi, kata Zainut, perbedaan harus disikapi dengan sikap toleransi saling menghargai untuk menemukan titik temu persamaan yang dimiliki.

"Akan tetapi harus dicari titik temu dari persamaan-persamaan yang dimiliki kita harus memiliki sikap toleransi, tasamuh. Kita harus saling menghargai perbedaan yang terjadi bukan saling mencaci dan melakukan hal-hal yang tidak disukai," kata Zainut.

Komisi VIII Minta Publik Tak Terprovokasi
Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengimbau perbedaan penetapan hari raya Idul Adha antara pemerintah dan Muhammadiyah perlu disikapi dengan toleran oleh masyarakat.

"Saya ingin imbaukan kepada masyarakat, yang pertama bahwa kita berharap dengan perbedaan-perbedaan ini tentu akan sangat indah jika dari aspek ini dikembangkan sikap toleransi, hormat-menghormati dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah," kata Ashabul dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama, Minggu (18/6/2023).

Ashabul mengingatkan jangan sampai perbedaan perhitungan dalam menentukan Idul Adha ini menimbulkan pecah belah. Dia pun berharap masyarakat tak mudah terprovokasi narasi-narasi intoleran yang rawan muncul di media sosial
"Perbedaan perhitungan dan pendekatan yang dilakukan tidak boleh memecah belah bahkan harus merukunkan dan mengakrabkan kita semua. Semua pihak diharapkan tidak terprovokasi dengan perbedaan tanpa akhir di media-media sosial," katanya.

Ashabul mengimbau masyarakat langsung mengecek informasi yang akurat ke sumber otoritas seperti Kemenag dan ormas-ormas Islam.

"Jika ada hal yang ingin diketahui secara akurat silakan ditanya ke sumber utamanya, bisa ke Kementerian Agama, bisa juga ke ormas-ormas keagamaan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain," katanya.